Intelijen dan Fitnahnya Terhadap Umat Islam

Berikut ini adalah Pendahuluan dari buku Konspirasi Intelijen dan Gerakan Islam Radikal. Buku ini disunting oleh Umar Abduh. Pendahuluan ini ditulis oleh Umar Abduh sendiri. Buku ini diterbitkan oleh Center for Democracy and Social Justice Studies, dan diterbitkan pada tahun 2003 pada cetakan pertamanya.

Keberadaan Jama’ah Islamiyah dan jaringannya telah terungkap seiring dengan banyaknya anggota jaringan Jama’ah Islamiyah ditangkap kepolisian Indonesia, seperti dituturkan para personilnya di hadapan pimpinan MUI KH Amidhan dan Ormas Pemuda KNPI diwakili Idrus Marham dan Naufal mewakili Laskar Hizbullah, selanjutnya pernyataan resmi tersebut disosialisasikan melalui konferensi pers pada hari Jum’at, 19 September 2003 yang intinya menjelaskan:

Jama’ah Islamiyah adalah organisasi riil, dirintis Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir sejak 1992 dengan cikal bakal basis gerakan Darul Islam atau NII (Negara Islam Indonesia) dan dinyatakan resmi berdiri tahun 1996 di Malaysia. Mereka mengakui memiliki hubungan dengan Osama bin Laden, Mujahidin Afghanistan dan Moro selama kurun waktu 1985-2000 dalam hal ideologis, dan bukan dalam struktur organisasi; demikian pula keterlibatan mereka dalam konflik Maluku, Ambon, dan Poso.

Struktur organisasi JI  meliputi wilayah Malaysia, Brunei, Filipina dan Indonesia; terbagi dalam tiga Mantiqi. Mantiqi I meliputi wilayah Malaysia, Brunei dan Singapura. Mantiqi II meliputi Filipina, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Mantiqi III meliputi Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara Timur dan Barat. Serta, Mantiqi Ukhra (lain).

Namun dalam kurun waktu empat tahun terakhir pasca wafatnya Abdullah Sungkar, terjadi perpecahan dalam tubuh Jama’ah Islamiyah.

Faksi pertama adalah  faksi ideologis (tetap dalam garis khittah PUJI/Pedoman Umum Jama’ah Islamiyah dengan format dakwah dan jihad), dengan struktur gerakan bersifat klandestein atau di bawah permukaan, di bawah kepemimpinan Abu Rusydan, tercatat sejak Abu Bakar Ba’asyir bersedia menjadi Amir MMI tahun 2000.

Faksi kedua adalah  faksi moderat dengan struktur organisasi terbuka dan format gerakan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) berbasis  anggota heterogen (bervariasi dan tidak melulu mantan mujahidin Afghan, Moro, Ambon dan Poso) dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir.

Faksi ketiga adalah JI faksi liar, radikal dan ekstrem yang terlibat dalam aksi kekerasan bom Kedubes Filipina, Natal 2000, Legian Bali dan Marriott Jakarta, di bawah komando Hambali dan Zulkarnaen.

Hambali dan Zulkarnaen tercatat sebagai Ketua Mantiqi I. Namun sejak terlibat konflik Ambon tahun 1999 dan terjerat kooptasi intelijen di bawah seorang anggota intel yang bernama Abdul Haris, Abu Dzar dan Al Faruq, Hambali dan kawan-kawan berusaha menyeret konflik Ambon dan Poso ke Jawa dan ibukota Jakarta dan berusaha melibatkan teman sejawatnya dan merusak struktur disiplin di Mantiqi II, III, dan yang lain untuk melancarkan aksi jihad melawan Amerika dan antek-anteknya.

Sayang, baik faksi Abu Rusydan maupun Ba’asyir hanya mengambil sikap berlepas diri  (tabarra’) terhadap kiprah Hambali dan Zulkarnaen yang indisipliner dan keluar dari khittah PUJI tersebut.

Faksi JI ideologis dan moderat tidak mencermati dan melakukan kewaspadaan terhadap potensi dan kemungkinan buruk maupun dampak petualangan faksi Hambali yang ternyata telah masuk dalam jebakan jaring-jaring intelejen seperti Abdul Haris “Donnie Brasco”, Abu Jihad, Abu Dzar, Al Faruq dan sebagainya. Kini, suka atau tidak mereka telah terkena akibat buruk hasil penetrasi dan permainan intelejen negara yang tidak mampu mereka waspadai dan perhitungkan, yang ternyata membelit habis seluruh gerakan Islam.

Faksi Hambali-Zulkarnaen yang liar dan terindikasi kuat terlibat jaringan intelejen ini dinyatakan memiliki hubungan dengan Osama bin Laden. Termasuk pernyataan mereka yang membenarkan posisi Ba’asyir sebagai Amir JI dan mengangkat serta membai’at Sukiman sebagai Wakalah III pada tahun 2001.

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga faksi JI di atas masing-masing memiliki struktur organisasi Mantiqi yang sama dalam istilah, namun beda dalam personil. Sebagai bukti, wakalah III faksi Abu Rushdan saat ini bernama Fahim.

Terbongkarnya jaringan organisasi gerakan Jama’ah Islamiyah oleh Kepolisian Republik Indonesia yang subyek pelaku atau anggotanya ternyata masyoritas warga dan bangsa Indonesia, menyisakan misteri dan tuduhan yang mengemuka selama ini belum terungkap. Keberhasilan polisi juga menyisakan pertanyaan besar, karena muatan politik dan rekayasa intelejen yang melatari belum dan tidak disentuh. Padahal mencari akar masalah dan sumbu terorisme merupakan kerja sesungguhnya aparat hukum Indonesia dalammemberantas terorisme, sekaligus smber instabilitas politik dan keamanan di negeri ini.

Strategi dan paradigma lama intelejen dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia diterapkan sejak era militer Soeharto (Orde Baru) tahun 1968. Rekayasa intelejen dijalankan dengan sasaran utama kekuatan politik Islam baik yang berlatar belakang eks Masyumi maupun eksponen NII melalui program pemecah-belahan. Inilah yang terus terjadi dan berlangsung hingga sekarang.

Konsep rekayasa intelejen tersebut perlu diingatkan kepada partai politik, organisasi pergerakan maupun masyarakat umum, dan siapa saja orang di negeri ini agar mereka mengetahui skenario busuk intelijen Indonesia terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena konsep intelejen yang diterapkan melalui tipu muslihat dan strategi politik intelejen seperti penggalangan, rekrutmen, pembinaan serta penugasan dan pembinasaan itulah yang dahulu dijalankan terhadap kader-kader muda Masyumi maupun mantan komandan NII melalui komitmen dan dalih untuk mensukseskan Pemilu 1971, sekaligus menghadapi bahaya laten komunisme. Sehingga partai dan gerakan yang muncul dan eksis adalah yang  terkendali, sedang partai dan gerakan ideologis justru mati suri.

Rekayasa kebangkitan Neo NII bentukan BAKIN (badan intelijen negara, sekarang BIN) dilakukan dalam rangka menghadapi gerakan NII ideologis yang terus bergerak dan berusaha survive yang dimotori oleh sayap sipil NII seperti Kadar Shalihat, Djadja Sudjadi, Abdullah Munir dan lainnya, dengan menamakan diri sebagai gerakan NII Fillah.

Tokoh-tokoh kelompok NII yang dikhawatirkan Orde Baru itu pada akhirnya dibantai dengan meminjam tangan komunitas NII sendiri, baik dari kubu Adah maupun kubu Ajengan Masduqi yang terjebak dalam provokasi dan skenario intelejen.

Jasa membantai kelompok inti NII inilah yang membuat kubu Ajengan Masduqi tidak pernah diusik keberadaannya hingga sekarang, sekali pun Polri banyak menemukan data dan bukti berupa senpi (senjata api) maupun kasus perampokan.

Politik “ulur tangan” atau proses penggalangan terhadap sisa-sisa laskar NII misalnya, oleh sisa-sisa laskar pemberontak itu tidak berusaha kritis dan waspada terhadap niatan apa sesungguhnya yang ada di balik kebijakan ulur tangan intelejen tersebut, niat  ishlah ataukah konspirasi atas pengesahan hubungan baik tersebut.

Kebijakan politik kooptasi, konspirasi dan kolaborasi rekayasa intelejen (galang, rekrut, bina, tugaskan, dan binasakan) terhadap gerakan NII tersebut terus berlanjut dari tahun 1975 sampai saat sekarang. Bahkan sisa-sisa laskar NII saat itu percaya dan sadar menerima jebakan Ali Murtopo untuk melakukan konsolidasi kekuatan bagi bangkitnya kembali organisasi NII.

Kooptasi tersebut diketahui  terjadi karena atas jaminan Danu Moh. Hasan yang tercatat sebagai mantan panglima divisi gerakan DI/TII yang telah lebih dahulu direkrut dan dibina Ali Murtopo sudah lama bergabung atau diberdayakan di lembaga formal Bakin.

Namun secara lebih jauh Danu malah “mempromosikan” Ali Murtopo melalui argumen bahwa masa lalu Ali Murtopo sebagai mantan Hizbullah memanggilnya untuk kembali menjadi Mujahid (padahal Ali Murtopo sejak awal tidak pernah sedetik pun menjadi anggota Hizbullah, tetapi malah sebagai aktivis dan kader militan Pesindo).

Menurut penjelasan Danu Moh. Hasan secara sangat meyakinkan kepada para mantan komandan DI/TII, tentang tekad Ali Murtopo yang sudah siap untuk tobat serta kembali bergabung dengan Islam dan siap pula berlanjut kepada upaya menyusun kekuatan untuk kembali melawan rezim militer Soeharto yang kuffar dan zalim saat itu sekaligus dalam rangka mengambil alih kekuasaan.

Bila masalah itu dirunut, penyusupan para infiltran kader intelejen militer ke dalam gerakan umat Muslim Indonesia yang berlangsung sejak Orde Baru di bawah Soeharto dan Ali Moertopo maka proyek pembusukan dalam tubuh gerakan organisasi NII untuk pertama kalinya melalui keberhasilan Ali Moertopo dalam merekrut and membina Danu Moh. Hasan and Ateng Djaelani sebagai agen Bakin yang akhirnya memunculkan kasus Komando Jihad di Jawa Timur pada tahun 1977.

Penangkapan diri Danu sendiri baru berlangsung sekitar tahun 1979,  selanjutnya melalui sidang pengadilan divonis 10 tahun dan bebas pada tahun 1987, namun sampai di rumah, meninggal akibat racun arsenikum. Entah siapa yang meracunnya, barangkali memang intelijen.

Selanjutnya intelejen militer berhasil membina dan menyusupkan Hasan Baw ke dalam gerakan Warman, yang saat itu bersama-sama dengan Abdullah Umar dan Farid Ghazali tahun 1978/1979. Namun ia berhasil dieksekusi oleh Farid Ghazali. Farid sendiri akhirnya tewas oleh aparat keamanan tahun 1982.

Tahun 1981 Bakin kembali menyusupkan salah satu anggota kehormatan intelnya (berbasis Yon Armed) bernama Najamuddin, ke dalam gerakan Jama’ah Imran. Melalui aksi provokasi dengan menyerahkan setumpuk dokumen rahasia militer dan CSIS yang berisi rencana jahat ABRI (sekarang TNI) terhadap Islam dan umat Islam.

Pada akhirnya berkat pembusukan dan pematangan kondisi dan situasi melalui kinerja intel Najamuddin, rekayasa tersebut berhasil memicu aksi radikal ekstrem dalam wujud kekerasan bersenjata kelompok ini. Padahal modal awal senjata itu pun hasil pemberian Najamuddin, dan terjadilah penyerangan terhadap Polsek Cicendo, Bandung. Kemudian berlanjut dengan aksi pembajakan pesawat Garuda Woyla setelah sebelumnya kelompok ini berhasil menghabisi karir dan nyawa Najamuddin, yang tercatat resmi sebagai anggota intelejen Bakin tersebut.

Tahun 1983 Ali Moertopo mati mendadak, entah apa penyebabnya, mungkin dibunuh juga, entah oleh siapa pula. Namun ia telah berhasil mengkader banyak penerus, beberapa kader Ali Moertopo yang paling menonjol. Yang paling berani adalah LB Moerdani, Try Soetrisno, dan AM Hendropriyono.

Proyek awal LB Moerdani yang diajukan kepada Soeharto (presiden saat itu) adalah menciptakan stimulus dan prakondisi atas segera diberlakukannya asas tunggal Pancasila yang banyak mendapatkan tentangan dan penolakan kalangan tokoh Islam.

Pancingan dan pematangan oleh intelijen (BAKIN, BAIS, dan BIA) maupun penguasa teritori militer terang-terangan menyulut kemarahan umat melalui sikap kurang ajar dan tidak terpuji aparat teritori (anggota Babinsa Koramil) yang mengguyurkan air comberan dan sengaja masuk ke dalam Musola tanpa melepas sepatu laras kotornya, di samping mengumbar kalimat jorok dan menantang umat Islam, yang mengakibatkan dibakarnya motor aparat teritori tersebut.

Insiden itulah yang berlanjut dan memicu terjadinya drama pembantaian umat Islam di Tanjung Priok pada 12 September 1984, yang diawali dengan penangkapan beberapa jamaah musola, berlanjut dengan munculnya reaksi tokoh-tokoh PTDI (Perguruan Tinggi Dakwah Islam) kemudian disusul Amir Biki (tokoh masyarakat Priok) menggelar tabligh akbar yang panas. Suasana semakin menanas. Namun, justru itulah yang diinginkan oleh rezim militer pada saat itu.

Umat Islam hanya bermodal semangat dan pekik takbir menuntut pembebasan anggota jamaah musolla yang ditahan aparat. Namun mereka dihadapi persiapan tempur dengan kekuatan penuh oleh rezim militer, langsung di bawah komando Pangdam Jaya Try Soetrisno dan Panglima ABRI, LB Moerdani. Momentum ini dimanfaatkan untuk menciduk dan memenjarakan banyak aktivis Islam melalui penyusupan kembali informan dalam rangka inventarisasi jaringan aktivis Islam seluruh Indonesia.

Pada tahun 1986 intelijen berhasil kembali menyusupkan agen sipilnya Syahroni dan Syafki (mantan preman Blok M) dalam gerakan Usrah NII pimpinan Ibnu Thayyib yang menghasilkan lebih 15 orang NII masuk penjara.

Dimunculkannya kasus Lampung oleh rezim intel Orba Soeharto tahun 1989, bertujuan mengaitkan dan menjerat posisi Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir. Berdasarkan skenario intelijen, Adullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir yang berada di Malaysia sedang terlibat rencana kekerasan di Indonesia dan telah terhubung melibatkan jaringan mujahidin internasional. Isu saat itu dikaitkan dengan nama Abdullah Abdu Rasul Sayyaf, salah satu tokoh dan petinggi mujahidin Afghanistan yang diberitakan siap memasok persenjataan atas permintaan dan jaminan Abdullah Sungkar di Malaysia.

Inilah isu yang dibawa Nurhidayat dan Sudarsono, dua tokoh provokator kasus Talangsari, Way Jepara tahun 1988, hingga kini kedua tokoh provokator kasus Lampung tersebut masih tetap dalam link intelejen.

Kasus Cihideung, Talangsari, Way Jepara, Lampung inilah salah satu kader intelejen militer yang masih bertugas di Kodam Jaya Letkol AM Hendropriyono telah disiapkan menjadi Komandan Korem Garuda Hitam, Lampung untuk melibas habis gerakan Warsidi dan menjadikannya sebagai proyek prestasi menuju pangkat bintang.

Pada tahun 1986 pihak intelejen juga merekrut kembali Prawoto alias Abu Toto, kader muda NII bentukan Ali Moertopo yang sedang buron dan berada di luar negeri bagian Sabah Malaysia untuk disusupkan kembali ke dalam gerakan NII-LK (Lembaga Kerasulan) pada tahun 1987. Pada saat itu LK di bawah kepemimpinan Abdul Karim Hasan.

Konon katanya melalui Jenderal purnawirawan Himawan Sutanto yang saat itu menjadi atase atau pejabat KBRI di Malaysia dan yang juga menggalang sisa-sisa laskar NII untuk dikooptasi  secara resmi oleh militer di Kodam Siliwangi tahun 1974-75 di mana saat itu Himawan Sutanto adalah selaku Pangdamnya.

Masuknya kembali Abu Toto mampu mempengaruhi dan meyakinkan Abdul Karim Hasan untuk kembali kepada manhaj NII dan sekaligus menggerogoti dan membusukkan kultur, doktrin dan struktur organisasi serta sistem kewilayahan NII.

Arsip media massa tahun 1994, Harian Republika, Kompas dan Pos Kota memberitakan sikap dan statemen kedua petinggi ABRI saat itu, sekali pun posisi dan keberadaan Abu Toto tidak secara terang-terangan dilindungi atau dimunculkan. Tetapi justru pada tahun itulah keberadaan gerakan NII KW IX pimpinan Abu Toto memperoleh suntikan dana triliyunan rupiah untuk proyek pembangunan pesantren Al Zaytun. Demikian pula kedekatan Abu Toto dengan ICMI dan BPPT. (Baca buku Pesantren Al Zaytun Sesat? dan Al Zaytun Gate karya Umar Abduh).

Antara tahun 1996-1998 kebijakan intelejen militer memutar modus dan haluannya, dari represif menjadi seakan toleran, bahkan terkesan sangat akomodatif. Padahal yang terjadi dalam  global plan militer justru sedang menerapkan strategi dan jurus “menebar angin menuai badai” ke seluruh strata masyarakat.

Gerakan intelejen yang ditebar ke segala arah, dalam rangka membuat kesan baik kepada publik tentang paradigma militer masa lalu yang sulit dielakkan dari kesan buruk dan absurditas maupun kekejaman politik otoritarian terhadap rakyat harus mulai ditinggalkan. Peta dan medan gerakan strategis intelejen militer sejak tahun 1996-2001 justru makin melebar baik radius maupun spektrumnya demi mempercepat proses pembusukan tersebut di seluruh gerakan Islam.

Seluruh perlawanan ummat Muslim, baik yang dengan atau tanpa kekerasan semua di bawah pengetahuan, kontrol dan provokasi intelejen militer. Kasus GPI, Woyla, Priok, Lampung, Aceh, Mataram, Pamswakarsa, Kupang, Ambon, Bom Istiqlal, Bom Natal dan Poso serta yang lain termasuk seperti perpecahan ormas dan partai Islam secara keseluruhan selalu melibatkan infiltran militer intelejen. Hal yang sama sekali tidak disadari umat Muslim maupun para politisi Indonesia (demikian pula halnya oleh masyarakat internasional). Hanya dengan dalih dan statement, di antara mereka ada yang mengaku sebagai militer hijau atau militer yang selalu membawa nama dan suara serta jargon Islam atau keberpihakan moral terhadap problematika yang menimpa ummat serta mengajak bekerjasama menghadapi potensi ancaman musuh politik ideologis, maka kalangan Islam menjadi terpesona dan akhirnya terpedaya dan bersedia melakukannya.

Selanjutnya rekayasa politik dan intelejen selalu memberi peluang dan kesempatan untuk memancing munculnya reaksi dalam bentuk sikap ketidak-puasan yang berujung perlawanan sporadis dari ummat Muslim, namun dengan serta merta dilibas secara tidak manusiawi dan sangat tidak seimbang.

Melihat modus pembusukan dan penggembosan gerakan Islam oleh intelejen seperti ini, masyarakat sangat membutuhkan data dan informasi yang lebih banyak lagi baik dalam kuantitas maupun kualitas  yang bersifat investigatif. Dengan harapan suatu saat akan ada pihak yang mampumerangkumnya menjadi sebuah buku yang lebih baik, lengkap dan akurat.

Sekalipun tetap harus menyadari bahwa informasi data intelejen tersebut tidak mungkin bisa diperoleh oleh masyarakat, partai, pergerakan, apalagi masyarakat umum, dalam bentuk dokumen terulis, kecuali beberapa kasus atau person yang berhasil terangkap tangan, seperti kasus intelejen Najamuddin yang surat tugasnya berhasil didapatkan setelah beberapa anggota kelompok Imran sukses mengakhiri hidup Najamuddin.

Wallohu a'lam.